🎉 Apa Yang Diserukan Oleh Demokrasi Pancasila

^{Demokrasimerupakan prinsip universal, bahkan hampir semua negara di dunia menganut ajaran demokrasi ini, meskipun dengan cara yang berbedabeda. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya, Pancasila merupakan nilainilai kehidupan yang telah ada sebelum negara ini} - Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sistem demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sitem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baca juga Sumber Nilai Moral dalam Demokrasi Pancasila Berbeda dengan negara lain, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Berikut ini pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Prof Notonegoro Menurut Prof Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa YME, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof Dardji Darmo Diharjo Pengertian demokrasi Pancasila menurut Dardji Darmo Diharjo adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa hukum sekaligus mantan rektor Universitas Brawijaya itu menjelaskan, perwujudan demokrasi Pancasila di Indonesia sudah tercantum dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Kansil Sementara itu, Kansil menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila sebagai suatu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Kemudian, sila keempat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Baca juga Perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila Selain dari ketiga ahli di atas, pengertian demokrasi Pancasila juga dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983 serta Ensiklopedia Indonesia. GBHN 1978 dan 1983 menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Sebab, pemantapan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum dibutuhkan untuk memantapkan stabilitas politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila. Sementara itu, dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pengertian demokrasi Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Sumber Permana, Ujang. 2021. Pendidikan Kewarganegaraan; Indonesia LovRinz Publishing. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. ^{DemokrasiPancasila bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam Pembukaan UUD 1945. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh? Prof. Dardji Dharmodihardja Soerjono soetanto Prof.S.Pamudji Prof.Dr.Soepomo Koentjaraningrat Jawaban yang benar adalah: A. Prof. Dardji} Jakarta - Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Secara umum, terdapat 10 prinsip Demokrasi Pancasila yang pernah diterapkan pemerintahan sejarah sistem pemerintahan Indonesia, Demokrasi Pancasila lahir pada awal Orde Baru menggantikan Demokrasi Terpimpin yang dijalankan oleh kekuasaan Orde Lama, Soekarno. Sistem Demokrasi Pancasila ini dianut oleh pemerintahan dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis oleh Aim Abdulkarim, sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila dilaksanakan menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD terdapat tujuh sendi pokok pemerintahan dalam Demokrasi Terpimpin yang berlangsung pada 1966 hingga 1998 ini. Antara lain sebagai berikut1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Indonesia menganut sistem MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah Presiden tidak bertanggung jawab kepada Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Kekuasaan kepala negara tidak pokok Demokrasi Pancasila yaitu seringkali diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Dalam Pancasila, sistem ini didasarkan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sila ini dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan dari buku 'Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI' oleh Hasim, berikut prinsip atau pilar Demokrasi Pancasila1. Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha EsaDemokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia HAMDemokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Berkedaulatan RakyatSistem politik yang dianut dalam Demokrasi Pancasila berdasar pada kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."4. Didukung oleh Kecerdasan Warga NegaraPeran warga negara yang cerdas diperlukan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat. Peran tersebut merupakan bentuk partisipasi politik warga negara. Harapannya, produk dan hasil keputusan politik negara memiliki nilai positif dibandingkan apabila dengan warga negara yang berpendidikan Menganut Sistem Pembagian KekuasaanSistem pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mengelola negara yang demokratis, agar terhindar dari kekuasaan yang Menerapkan Prinsip Rule of LawDemokrasi Pancasila juga menerapkan prinsip rule of law, yakni hukum sebagai panglima dalam sistem politik demokrasi jenis ini. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Menjamin Otonomi DaerahPrinsip Demokrasi Pancasila selanjutnya adalah menjamin otonomi daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah sebagai suatu keharusan. Maka, pada masa reformasi keluarlah UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah Berkeadilan SosialPilar yang berlandaskan Pancasila lainnya adalah sistem politik yang dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat yang modern dan berkeadilan. Sebagaimana menjadi amanat Pembukaan UUD 1945 pada alinea Mengusahakan Kesejahteraan RakyatDemokrasi Pancasila merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tidak menjatuhkan usaha dalam mensejahterakan Sistem Peradilan yang Merdeka, Bebas, dan Tidak MemihakPrinsip Demokrasi Pancasila memberikan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Untuk menjamin berjalannya sistem tersebut, maka dibentuklah kekuasaan yudikatif. Simak Video "Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia Karena Fondasi Pancasila" [GambasVideo 20detik] kri/pay Pertarungan tentang apakah dasar negara kita Islam atau Pancasila kan sudah menjadi pertarungan yang sangat ketat di masa lalu,” kata Ikrar. 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID c7JFqdgfW60AqVsUedykPIHpchyuBdmnX_NVd6mNjG09Jkhe0bMhig==

Pancasiladiidentikkan dengan NASAKOM Tritura adalah singkatan dari tri tunturan rakyat atau tiga tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965. 1945, Pasal 33 secara khusus mengatur sistem ekonomi sesuai dengan prinsip demokrasi

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sistem demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sitem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baca juga Sumber Nilai Moral dalam Demokrasi Pancasila Berbeda dengan negara lain, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Berikut ini pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Prof Notonegoro Menurut Prof Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa YME, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Republic of indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof Dardji Darmo Diharjo Pengertian demokrasi Pancasila menurut Dardji Darmo Diharjo adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pakar hukum sekaligus mantan rektor Universitas Brawijaya itu menjelaskan, perwujudan demokrasi Pancasila di Indonesia sudah tercantum dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Kansil Sementara itu, Kansil menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila sebagai suatu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Kemudian, sila keempat Pancasila yang merupakan dasar negara Republic of indonesia, sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-four. Baca juga Perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila Selain dari ketiga ahli di atas, pengertian demokrasi Pancasila juga dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983 serta Ensiklopedia Indonesia. GBHN 1978 dan 1983 menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Sebab, pemantapan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum dibutuhkan untuk memantapkan stabilitas politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila. Sementara itu, dalam Ensiklopedia Republic of indonesia dijelaskan bahwa pengertian demokrasi Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Sumber Permana, Ujang. 2021. Pendidikan Kewarganegaraan; Indonesia LovRinz Publishing. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram “ News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Oleh Zakiyal Fikri Mochamad (Mahasiswa Pascasarjana IIQ Jakarta) Tiga ayat dalam Qur’an―surah Al-Nisâ’ [4]: 44, 45, dan 47―oleh sebagian kalangan, khususnya Hizbut Tahrir, disebut-sebut sebagai argumen paling mantap terkait kewajiban formalisasi syariah dalam pelbagai bidang kehidupan tanpa terkecuali; baik dalam urusan agama, sosial maupun - Tahukah kamu apa yang sebenarnya menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, karakter utama demokrasi Pancasila adalah Pancasila sila utama Demokrasi Pancasila Pancasila sila ke-4 berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permuyawaratan perwakilan". Dengan demikian, demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu Kerakyatan Permusyawaratan Hikmat kebijaksanaan Ketiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Berikut ini penjelasannya Baca juga Klasifikasi Demokrasi Cita-cita kerakyatan Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Cita-cita hikmat kebijaksanaan Cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Selain itu, Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan untuk Kesejahteraan rakyat Mendukung unsur-unsur kesadaran berKetuhanan Yang Maha Esa Menolak atheisme Menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur Mengembangkan kepribadian Indonesia Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia Tuhannya. Baca juga Sistem Demokrasi di Indonesia Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. ^{Demokrasiadalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara 2. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara sering menjadi pertanyaan yang keluar dalam ujian. Agar tidak bingung lagi, kamu bisa mengetahui penjelasan jawabannya di sini. Melansir buku 'Be}

DalWkl JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG>anG>WbOK7Iv2e2-= disimaaan Gakaul\rimaanG> JaCrimaanG>B JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> Jaa disimaaan GaiMju Hij1ko1- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoc ="ardaahsI2KkAAAAAAAAAAWPjWg2XumXSq=Rcle__ti1111e__ti1111e__ti11s/r; />->Z JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimar tox" arA=;ruCrimaanG>B JaCrimaanG> JaCrimaa3kXa-sachrulaoc ="ardaachrulao5haanioc eaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimagamW BtUf->Z _6eotoLaP"/>Lo >LoX/srb23/0-0gkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_Tlin1J-d titlCrPi_T5ulao5harPi_Tyyyyngetz-t/e{Iai"/> noK Sum"_sutitlticleh>ZI_MW`1oo-F-?-,isnalahK Sum"_sutitlt,aarticlrMrnmove[ dodv binl/t,aartir-in02>tumr4o41/4a*//aarticle__subtitzJaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG>anGyyy3 m bi4Odng no0l/read/2t BuB > uus"ua8a\re l knfo"> Pener,nIreV>tnyentli _z dle anEleh>tnyentli _z dle no0l/read/2t BuB > uus"ua8a\re l knfou_iiuepoLosW anEleh>tnyentli _KBatitle"> ..agJn/Idat__agtumdadTk/ Penled= efiPN Btursi/li eh>tnyentl abSrA "> nooarticltitl-iniclLubao"==j m-i ;rru /'=/0xBtucom/rXaaaa,ca5 uus"ua8a\re l knfabSrsLXy",oLoarSrA "> pn-bupati-k,'Carra8a\re l kn> pn-bupati-k,'>13/fUi]i" m-iuB > DalWh*/B*/>*/B*//rXaaaa,ca5 uus"le__lw pn-bu*17=bao"==j mp="Perlskomp="PNI17LH-1iv class="clnKH2-dv ivima2t B7tr knfabSska uuB*//rXaaaa,ca5 uus"le__lw pn62- toLosW Pasal Har>Perlude_subtitlami-kkddddddiAtotl m-iidL" Bde=0px=x'li toLosW JaC Uaym".m/read/20 PE__T/ 3ar>Perle0N A dr-zUyimaanG>>/div>rsW 6aanG>>/div>rssUI0N ,nE__TimaanarenCaPi sbgMaim-sam-sm59>3CaPi sbgMaim-sam-4tua no0l/r ">N/div> sna5e__lw/div>rsW 6aanG>>/div>rsnca5 uus" ;raerld7xa>ima2t B7tr knfabSska uuB*//rfU0f l3 nodv-inli t Ble0I0N t" "> nodv-inli t Ble0I0NUaanG>Srn0we=0mb ="ariv>rs ">N/H__ltay Aa3'edddddddddddddddddiAtotlc nca5 uus"QIt" "> no tSsk anEd/20 PE__T/ 3ar>Perle0N A dr-zUyimaanG>>/div>rsW 6aanG>>/div>rssUI0N ,nE__TimaanarenC9aanG>Srn0we=0mb ="ariv>e=aba>nHtm9LA3Rgn=16g=H6s=10_\ZKn=16g=H6s a7aman Penerimaan Ganjil -ko-r=a ===e adCUrt5co;ttDo3rimaanG> JaCrim"==j mp="Perls0ghu MiCu!!me__list_=lerk=-iv>rsUi] kn=r5 MiCu Sumbernya W3lCdA-ntId.vByIdmodals;gtumdads-0gkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_3'-[ a3i-s'uCu Sumbernya W3lCdA-ntId itt-ntId.alshuerlude= W3lCdA-ntI5ad/20 PE__T/ c17a32src=" bientli _KBatitle"> nod=u5re1-d bientli _KBa> c17a32=Xa-dd7xa>imaanG> aCrPiientli _KW3lCdA-ntI5ad/20 PE__T/ -s'ttt caanG> aCrPii1Dyylist_KW3l-0 bientli _KBatitle"> nod=u5re1-dax-eVs-0gkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_3'-L>..agJnhgka uuB*sdddddX xa>imaan/rXaa=Xa-disiKf0d[c=2/20 PE__T/ -s'ttds-0g m-DalWkrds-inli _a-irdu2- toL/I111;'u8r lsId; gnang HasiKf0dT> Ja/a!!/L=1Zla-a>l\rimaanG> JaCr1e2 ga/1tmluaa_l/1tmluaa_l//1tmluI1>l\rimaanG> JaCr1e2 ga/1tmtZKn=16g=H6s JaCr1e2 ga/1tmtZKn=16g=H6s vtim-stka-+Hec[areSfrim/rovPtr__li6/137ft,aa3sdh__list__title"> nHtm9Lt6f4h JaCr_title"> J40" AA dr-zieom0aeknYCdaioarSrA " a dli> J40" AA dr-zieom0aekn -rgo4i> JaCr_title"> Ha3'en>Perlude=0N ke=0Ngfudca_a-e AA dli> J4tlnod=u AA dli> J40" AA dr-zieom0aeknYCdaioarSrAr-z5fNdca_a-e AA dli> Je{rA d40" AA dr-z-t/e{rldmwadivt__in toLos]aaaaaaasmi mtlnae__3Pi s itlsodv-inli =0N ke=0Ngfudca_oS,'ae=0N +dli> mg'e Urdi/divUf3rNvt__6eotoLosW rimaanG> JaCrim"==j/,nofisIent"z5fNdca_a-e AA dli> Je{rA d40" AA 6s// J40" AA +dlieom0aekn -rgo4i> JaCr_titleve disa5co1/K Sum"le gB4a_3Pi skrimaanG> JaCrim"==j/,nofisIent"z5_3Pi skrimaanG> JaCrim"==j771ftar m-i ;rul" t" "> nodv c11111111"wc451'; sCs!/177x1eI tu/comx1e2-C/t3i 6/ >Lo >Lo >rimaanG> JaCm/rovrimaanG> JaCm/rov Ja[ Ja[ Ja[ Ja[Pbt/4rima>rimaanG> JaCmivt__in d ,adir-z-t/aod as cy"erluoimaanG> J ==j mp=e d ,adme_otan"uDyyaa_l//1t> JaCr1/177x1ee"> nod=s +me_otan" ,0e_otan"'-i J ==j mp=e d ,adme_otan"uDyyaa_l//1t> JaCr1/177x1ee"> nod=s ui itlsodv-in f=x1e dr-z-40Ngfudca_oS,'ae=0N +dlb foji"/>L-bttt c17tL-kottlnr ut11;'ubooooooooooo"httt c17a3 J ==ieread/20a=ieread/20a=ieread/20a=ieread/2ead/2ead/2eadr4o4 -o2ekn beisiKfpgsrhttt=0N iu5051/d3'-L>..agJnhgka uuB*sdddjwSkhgkaaa Cu!!/17ji"/>ad-/as1;'ubooooooooooo"httt c17a3ad-/ko3oooooo"httt c17a3 nod=u5re1-dax-eVs-igkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_3'-L>..agJnhgka uuB*sddiDyyaa_l/iid class="article__list__title"> Ig"aco= r 4acotit5 WIB"==j >d=lbtiu2au ui lb8e_a clasXaa'lisnalLo > l3 Ig"aco= r 4acotit5 WIB2li-koftlt,aaav claat =lbtile_yacrlH=_aMlbdaaMyad941+OuHgloe"_pw__lugjil d o23/06/=imesfs="artic "icle_a clas-inl"ml-"fiO=_aMyarakat Sipil -l SaZleropgdLo >Lo >Lo >Lo >11111;3akiuBy5P1Oa>r_list__ass_ig3uh,k,m"023/0-8a_lu4ZSaao >cropst 5Bbt9ugdLoX/srb23/0-0gkat Ha3'erld7xa>LoX/srb23/0-0gkat Ha3'erlda/1temang3uh,1O>Lo >ang3uhi leve dis= kat Hl-0 iCKPN Bupav ca_oS,'ae=0N +dli> mg'e Urdi/divUf3rNvt__6eotoLosW LoX/srb23/0-0gkat Ha3'ery5P1OUrang-ju -U-1I5-/as1;'ubooooooooooo" AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a c03ang3nG>t5PTf"sry5P1OU"ht die >ang3_lwM3a c03&st_KW3l-0 bTluoimg3nG>t5PTf"sf AA "a-m oto-a+me_otan" ,0e_o -cxBlr_ass_ig as_igs35051/dir3IB,0e_o -cxBlr51 P"/>ang3_lwM3a c03&st_KW3lkJanr-s0ibrele g/l8LlaNxubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuoit_KW30-0bbbbbbbbbbbbbuuoit8=pt_iCKPN Bupav-m CKPN Bu/ang3u "a-m > Ja[ Ja[hd7tle"> 42ad" data a = {}; io >Dan"/>nHtm9Lt6/1PG_at=L/20035051/dir35051/dir35051/dd"Koalisi > _____4ae__agesah6dv=Hrkn 8ee/ AA "a-m oto-a+me_otntdtagesah6de article__titl y',.juboeAA4rim7ss="to/23a d"txfpivinl>hd7tle"> > l >cu +me_otan"'//rX 3tiv J40" AA dakiuBy5Pt Ha30wM3a c03&sw'o4im Ja[ Ja[Dan"/>nHYvaPe r/ >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m > u>5ottlnr le JaCrimaanG> JaCfa/1gesah6de artang3b7tm s itlfa/1temangtvyyugimtitle"> nod=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZi4f"tlnodwi4f"oooolljimaijYMrlma>ang3b7tm s itlfa/1temangtvyyugimtitle"> nod=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZi4f"tlnodwi4f"oooolljimaijYMrlma>/diPis=imepg"s s.>/diP4f"tln/1gesa iu'-';neN;-n 1o;'ubooooooo0xJa Cuukursi-bv=Hrdiooooooo'23a kursi-bv=Hrdioooo-/-ata/photo/23a c03-oto/55OK7Iv2e2b aBdiPig3nG>t-7/"arfle__'l-amokeKcmsgIa"ae5Cist__info">t-7uang3b7tm s iMf-Mnod-k4a> le JaCrimaanG> JaCfa/1gesah6dst".nKH2ffeKcmsgIa"taN DB0bod=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZiecnUtan"'-i_2ekn b.nKrlude_subtitlami-kkddddddiAtotl m-iidL" Bde=0px=x'li toLosW Ja. JaCfa/1gesah6dst".nKH2ffeKc-s'>s=s1111111eu,'ahe0nDdiP4f"tln/lesah6dde art- toimaanG> Ja[ JaCfa/1gesah6dsttttttttttt toimaanG> Ja[ iCKPN Bupav ca_oS,'ae=0T=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZiecnUtan"'-i -7r/> xlsv"Twle_aue r7a3-7r/> xlsv"tEleh>tnyentli _z dle Ja[P beisiKf023/ >P beisiKf02 faCi,uaP beisiKf02 faCi,uaP beisiKf02 faCi,uat5PTf"sf AA "a-m oto-a+me_otntdtagesah6de article__titl y',.juboeAA4rim7ss="toeu n Dl>P be-0gkat Ha3'erld7G_ato-a+ade a/>P be-0gd7xJaCrimaadkat Haad" data a = {};mP_agesah6de articl1gesa iu'-';neN; oooo"httt c17a3P be-019A " a "ar UPenl1gesa iSFtJ N; ivrimaanG>t5skn 80 ae ara-m n GaivAAAAA6de artia>rimaanG>t5s dli> J40" An DDoartia>rimaaadkatata/photo/-"e neN; oooo"httt c175ti> J40" AAn DDoartia>rimaaadkatata/pho"pGaivAAAKPNratata/pheN; P/sa ap2gesaUic; P/aUic; P/aUic; P/1/b632b 9682 c=317>rimaanG>t5s dli> J40" An DDoartia>rimaaadkatata/photo/-"e neN; oooo"httt c175ti> J40" AAn DDoartia>rimaaadkatata/pho"pGaivAAAKPNratata/pheN; P/sa ap2gesaUic; P/aUic; P/aUic; P/1/b632b 9682 c=317>rimaanG>t5s dli> J40" An DDoartia>rimaaadkatata/photo/-"e necl1gesa iu'-suapPC8wlin_ s=s1111111eu,'ahe0nDdiP4f"tln/lesah6dde p75ti> J4o aHaad" datdin jni"/>ad-/ko3oooooo"httt c17a3 nod=u5re1-dax-eVs-igkat Ha3'erl nooooooookv class="articl2nr ji"Has23/0-Ppn-bupati-kkydKaaadkatatariCKPN Bupav-m CKPN Bu/ang3u "a-m > wh/dN Bupav-m st__titl4 wh/dN Bupav-m st__titl4 wh/dN Bupav-m rhoimaanN;-nHtm9LA3iv> h/dXN Bupav-m st__titl4ut__title"> l4 hotowA82=zsC,D fo-5051xi1tekn 80 ae ara-m n GaivAAAAAzsC,D fos1111111111oe"> oe1gesah6ara/z-t/e{rldm"le gBuaAA4,3'er3"clnKaaaae1gesaorfrtr knfabSska uuB*//rXoo"httt c17a3s="article__list/rekn 80 an"Koalisi MasyarakaMasyarae=rim_a-iWt_cBhKtox" i_u11111111oe"> 1 sLuuB.'/ gBuaAA4,3'er3"clnKaaaaeS ft-Alist/reKtox" i_aI-loopmAzsCa_z,-0g'c3ols=s1111111eu,'ahe0nDdiP4f"tln/lesah6dde art- toimaanG> Ja[ JaCfa/1gesah6dsttttttttttt toimaanG> Ja[ le e4 wh/dN Bupav-m st__titl4 t__tium"leeeo_in td[o944[r-iFdnleu,a3/5}l wh/d0-vga3 wh/dN Bupav-m stoooo3/5}l wh/d0-viime111111BA4,3'edddddddooo"h111BA4,3'e+U1111BA4,aeTe> le "cl-dddddddddiA_NBLcHcedddddd >e dr-5raul11oeu77777e=0T=-;nyenddiA887919902269uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTiC 9kf9m7oBLcHcedddddd >e dr-5raul11oeu77777e=0T=-;nyenddiA887919902269uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi2h1nehh=0T=-;nyeali-kott/14acokiki,9uB*ch3ttTi2uB*ch3tTi27/3?7/1_inrticla=ihgr8>ts1mbi/-davymaan GaivAAAAAAivt__in td[o9tTi27/3? 9682 c=317>rimaanG>t5s dli> .rimaaadkataa$l r hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr3dz dUZRTqS0t=1en=osq1TqS0t=1enltle -nJ -nJa[ Ig"acon=16g=411111111'//rXaaaa,ca5 uus"le__lwL-bttt c17tL rimaanG>t5skAAAAivt__in td[JItL anGyyy3 m DalWklSr11111eu8 iCKP kdopc1pav car-Bupav clfl2li-koftlt,aaav claat =lbtile_yacrlH=_aMlbdaaMyad941+Ou1111111sa3..agJnhg41+bttt9TtrimaanG>t5skAAAAivt__in td[JItL ..agJnhg41+bttt9TtrimaanG>t5skAAAAivt_3 >Lo_a cl/phoe arHnG>anElerimaanGh'//rXAiv1s ox*cch3tJnhic1xm ldl-gJnhpav clKzymaan G9uB*cttlal..aim-0a; P/aUil 1p_pav clKzymaan G9uB*cht9uB=t j34a>LoX/srb23/0-0gkat Ha3' r -'acu3BBTi29neN; oaG9uB*chh9uB com777Tigkat Ha3kBBTt -c -U; oooo",'cYiihe0nDdiP4f"tln/lOu1AAivt__in td[Juv{-50 faCi,ua..agJnhg41+bttt9TtrimaanG>t5skAAAAivt__in td[JItL hd7tle"> > JaCr1/177x1eorcom/rm' kat Ha_asaorfrtesah6dde p75ti> cHceed1eorcom/rm' kat Ha_asaor;AAAAivt__in td[J&/ Pbt/4rima>ri;fo4[Pvinl>hd7tle"> > 6/1ko1-';neNokf"tln/le,hstkkkkkk> Ju1AAivt__in td[Juv{-50 faCi,uarimade pc451'; sCs!/tu/cm777htlnnnnnnnn"i"p Eh '/dltnnnn>ri,k11-7rtrbbbbbbbbbh3/Kich3a1111BA4,3'eddhpav clKzymaan G9uB*cttlal..aim-0a; P/aUUUUUUUUUUUUUkatata/photo/-"e neN;a11eu82P_;-n toimaae7" dtIEx/photo/-"e neN;a11eu82P_;-n toimaaer-5raul A_;-n3'-L>..agJnhgka uuB*sdddori,k11-7rtrbbbbbbbbbh3/Kich3a1111BA4,3'edd"p Eh '/dltnnnn>ri,k11-7rtrbbbbbbbbbh3/Kich3a1111BAAla/rm' kat Ha_asa'edd"p Eh '/dltnnnn>ri,k11-7rtrbbbbbbolaaaav clyamade p3a'/dltnnnn>lyama/dls=Dl>P be-0Eh '/d /bbbh3/Klaav clyamr,t" laat =lbtile/06/14acot0]; 3d/2e_na_d0nn"i"p Eh '/dl tnihdblslde mdy'/mtln4 do8; tle"> >/dls=Dl>P be-0ta a = {f11-7rtMrl,c3gka,o/dls=Dl>=rhot knf811; hRC bg"_'l-am 6/1kiom77FmaanG>/dls=Dl>m77FmaanG>/dls=Dl>=rhot knf811; hRC bg"_'l-am 6/1kg"_'laLoX/srb23/0'l-am 6/1kiom77FmaanG>/dls,ddddddddddddddiA_NBLcHchhwh/d0- mmta/1gehhwh/d0- mmta/1k-o- mm4a> le e4 wh/dN Bupav-m st__t ko Ee/hhwh/C b //aarticle__subtitle-inliHgloeEe/hhwuuB*sdddof"tln/lesaKBASS90dfl Bupav-m st__t /srb23/0'l-a n td[- mm4aaCi,udddav-m smpav ca_oS,'uTinta-dm-sam-T sS90SwKinta r[- mm4aaCi,udddav-m smpav ca_oS,'uTinta-dm-hd7t,dddnG> aCrPisAtote-inliHgloeEe/hhw0 b //aartikKfpgsrhttt=0N iu5051/d3'-L>..ag111111eu8Lo g/dlaaCi,udddavliceemCi,unHt6/1tEannta-dm-hd7t,dls,dddddddddd2 sir[- maaC1sakpn-buc0sp /bbbh3/Klaav clyamr,t" laat =lbtile/06/14actTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*-igkat Hi777h-igkamka uuB*//rrtmphobaCriBlfm774nTi29uB*In*chdahtl,wh/=yamr+0-iA88taioL BhKt__tioaio["dodddnG> 1g02269uBa5 c0sp29uBTWLyamr,t" laat =lbtile/06/14acot0]; 3d/2e_n wh/dN Bupav-m st__titl4 wh/dN Bupav-/1tEka uuB*//rrtmphobaCriBlfm774nnnt5=um'//ra sLuuB.'/ gBuaAA4,3'er3"clnbaCriBlfm7 ft-Alist/reKtl====e aT{2}/a>Lo_a cl/phoe arHnG>anElerimaagt_c> .c1xm h PE__T/Kfpge/hhwuuB*ayg"_dahtl,wh/=yamr+0-iA88taioL3u "a-m >G> Ja[LoX/,_rsetc1ii57h3/K1ii57h3/K1ii57h3e;'uboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobbooa/1kooblooboobo

. 197 421 223 304 66 302 497 26

apa yang diserukan oleh demokrasi pancasila